Kapal Penyelundup Tekstil Ancam Kedaulatan Negara, Prabowo: Kita Tenggelamkan!
JAKARTA,quickq苹果版最新下载地址 DISWAY.ID -Presiden RI Prabowo Subianto bakal menindak tegas kapal-kapal yang melakukan aksi penyelundupan.
Mulanya, Prabowo mengatakan penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri adalah membahayakan kedaulatan Indonesia.
Ia mencontohkan penyelundupan tekstil.
BACA JUGA:Hukuman Ringan Harvey Moeis dan Helena Lim Saat Prabowo Sindir Hakim yang Beri Hukuman Ringan Koruptor Ratusan Triliun Rupiah
"Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita," katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Presiden juga menyoroti masalah kebocoran yang terjadi akibat praktik penyelundupan, baik dari luar maupun dalam negeri.
BACA JUGA:Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketua Partai di Rumah Prabowo, Waketum Partai NasDem: Tak Masalah, Hubungannya Semakin Hangat
"Penyelundupan dari warga dalam negeri adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan akan menenggelamkan kapal-kapal penyeludup jika mengancam kehidupan rakyat Indonesia.
"Tolong para profesor di pemerintah itu tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu," ungkapnya.
BACA JUGA:Prabowo Cerita Menteri Sempat Was-was Jadi Anak Buahnya karena Galak: Kalau Gak Benar dan Ngerampok Rakyat, Ya Galak!
Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya penindakan dan pengawasan aktivitas perdagangan ilegal sepanjang Januari hingga November 2024 sebanyak 31.275 penindakan.
Sejak tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali dari Januari hingga November.
BACA JUGA:Wamenkomdigi Angga Prabowo Kunjungi Stasiun Senen, Warga Ramai Ingin Foto Bersama
- 1
- 2
- »
下一篇:Upaya Bangun Kualitas Hidup Keluarga di Kabupaten Kediri, Mas Dhito Gandeng Fatayat NU
相关文章:
- Jelang Batas Pemberkasan Paulus Tannos, KPK Harap ada Kabar Baik dari Pemerintahan Singapura
- Istana: Pemerintah Kaji Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Masukkan Anak Bermasalah ke Barak Militer
- Daftar Minuman yang Bisa Menurunkan Risiko Kanker
- Puan Minta Penjelasan Soal Pengaman TNI Jaga Kejaksaan: Biar Tidak Timbulkan Fitnah
- Rekening Auto Gendut Rp 1,8 Juta! Cek Skema Pencairan PIP 2025 di pip.dikdasmen.go.id
- 3 Daun untuk Kesehatan Jantung, Cara Alami Mencegah Kematian Dini
- Sitaan Baru Kasus Suap Vonis Lepas CPO, Kejagung Temukan Mobil Mewah dan Sepeda Brompton
- Indonesia Miliki Banyak Jalur Masuk Narkoba, Ahmad Sahroni: Kolaborasi Pengawasan Wajib Ditingkatkan
- Sebut Pemprov DKI Tak Akan Kenakan Pajak Kantin Sekolah, PDIP: Percayakan Pada Mas Pram dan Doel
- Tak Hanya Tarif Trump, Daya Produksi China Turut Menjadi Biang Masalah Ekonomi Dunia
相关推荐:
- Rekening Auto Gendut Rp 1,8 Juta! Cek Skema Pencairan PIP 2025 di pip.dikdasmen.go.id
- Daftar Minuman yang Bisa Menurunkan Risiko Kanker
- Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar, Istana: Prabowo Tak Ada Masalah
- Prabowo Tegaskan Pemerintahannya Tak Anti Kritik
- Ciptakan Kualitas Udara Lebih Baik, BAF Donasikan Bibit Mangrove ke
- Dermies Max by ERHA Salurkan Keuntungan Perusahaan untuk Beasiswa Masyarakat Marjinal
- Indonesia Miliki Banyak Jalur Masuk Narkoba, Ahmad Sahroni: Kolaborasi Pengawasan Wajib Ditingkatkan
- Puji Jokowi di Hadapan Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo: Bukan Karena Ada Gibran di Sebelah Saya
- Mau Makan Nasi Saat Diet? Ini Beras Terbaik untuk Turun Berat Badan
- Sitaan Baru Kasus Suap Vonis Lepas CPO, Kejagung Temukan Mobil Mewah dan Sepeda Brompton
- UIN Jakarta Buka Pendaftaran Program S
- Puan Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI yang Terdampak Konflik India
- Golongan Darah A Berisiko Stroke di Usia Muda, Benarkah?
- Apa Boleh Penumpang Bawa Makanan Sendiri Saat Naik Pesawat?
- Pemerintah Buka Opsi WFA untuk ASN, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Boleh Gegabah
- Beri Pesan Seluruh Instansi di Harlah ke
- Kemenperin Belum Bisa Berikan Izin Edar iPhone 16 Meski Apple Bakal Bangun Pabrik, Ini Penyebabnya
- Gratis Ongkir Gak Dihapus? Pemerintah Luruskan Aturan Baru Permen Komdigi
- Komisi I DPR Desak Pemerintah dan TNI Evaluasi Prosedur Pemusnahan Amunisi Imbas Ledakan di Garut
- Amnesty International: Pemulangan Mary Jane Jadi Momen Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia